Medsoslampung – Angka inflasi Provinsi Lampung pada bulan Januari 2023 mencapai 5,51 persen. Angka itu sama dengan angka inflasi nasional.
Di Pulau Sumatera, angka inflasi Provinsi Lampung merupakan yang terendah. Rata-rata angka inflasi di Pulau Sumatera sebesar 6,14%.
“Kita terendah di Sumatera, ini cukup bagus,” ucap Sekretaris Provinsi (Sekprov) Lampung Fahrizal Darminto, usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, secara daring, Senin (30/1/2023).
Fahrizal optimistis angka inflasi Provinsi Lamoung semakin baik lagi. “Mudah-mudahan dengan kerja kita bersama, dipimpin oleh Bapak Gubernur, kita bisa lebih lagi ke depan,” ucap Fahrizal.
Dalam Rakor, Deputi bidang Statistisk Produksi BPS M. Habibullah menyebutkan bahwa berdasar pemantauan data harga pada minggu ke-4 Januari 2023, beberapa komoditas pangan mengalami kenaikan harga. Beberapa komoditas tersebut di antaranya beras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, minyak goreng.
Beras menjadi komoditas yang menyumbang kenaikan harga di 177 kabupaten/kota (27 provinsi) dan berpotensi menjadi pemberi andil inflasi di bulan Januari.
Guna mengendalikan inflasi, Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi Bapanas Nyoto Suwignyo merekomendasikan pemerintah daerah untuk memantau penyaluran beras SPHP belerjasama dengan Bulog, mitigasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan di wilayah masing-masing, melakukan Gerakan Pangan Murah, dan melakukan penguatan cadangan pangan Pemerintah Daerah.
Selain itu, didalam Rakor juga diungkapkan bahwa harga minyak goreng di beberapa daerah mengalami kenaikan. Nyoto Suwignyo menyebutkan kenaikan harga tersebut diindikasikan karena permintaan yang cukup tinggi. Untuk itu, Bapanas merekomendasikan agar memaksimalkan penyaluran DMO baik dalam bentuk curah maupun kemasan, utamanya untuk menjaga pasokan minyak goreng menjelang puasa dan lebaran.
Di akhir rapat, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan makanan bergejolak (volatile food) seperti beras, minyak goreng, cabai merah, bawang merah dan kenaikan harga yang diatur pemerintah (Administered Price) seperti tarif listrik, angkutan udara dan angkutan dalam kota.
Mendagri juga meminta para Kepala Daerah untuk berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) karena Kepala BPS telah menugaskan 512 Kepala BPS Daerah untuk membuat proxy inflasi sehingga dari data tersebut, Kepala Daerah dapat mengambil kebijakan yang tepat.(kmf/iwr)
