Medsoslampung – Gubernur Arinal Djunaidi menerima audiensi Pengurus Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Lampung, di Mahan Agung, Rabu (15/2/2023).
Sekretaris Provinsi Lampung Fahrizal Darminto menjelaskan, keberadaan KDEKS sebagai perpanjangan dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di tingkat pemerintah pusat. KDEKS adalah sebagai upaya percepatan dan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Lampung.
Fahrizal mengungkapkan, saat ini KDEKS sudah tersebar di 11 provinsi. Yakni, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, NTB, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Lampung.
Direktur Eksekutif KDEKS Provinsi Lampung Ardiansyah menambahkan, KDEKS memiliki 4 fungsi. Di antaranya, memberikan rekomendasi dan arah kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat provinsi, melakukan sinergitas koordinasi dan sinkronisasi arah kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat provinsi.
Kemudian, merumuskan dan memberikan penyelesaian masalah pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat provinsi, dan menyusun regulasi yang dibutuhkan untuk pengembangan serta memajukan ekonomi dan keuangan syariah didaerah.
Ardiansyah juga menyebutkan, bahwasanya tiap elemen dan pemangku kepentingan seperti OJK, Kanwil Kemenag, Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Bank Indonesia dan lainnya, secara parsial telah melakukan berbagai pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
Dengan adanya Komite ini diharapkan dapat mengolaborasi dan mengonsolidasikan setiap langkah sehingga menjadi gerakan yang menyatu agar potensi ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Lampung dapat berkembang dengan baik.
Senada dengan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Budiyono. Katanya, keberadaan KDEKS untuk mengorkestrasi yang sudah dilakukan oleh OJK, Kanwil Kemenag, dan pemangku kepentingan lainnya sehingga menjadi lebih terarah.
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi selaku Ketua KDEKS Provinsi Lampung menginginkan agar keberadaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik spesifik daerah dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah.
Gubernur juga menginginkan agar komite ini dapat memberikan program-program yang membumi, yang langsung bersentuhan dan dapat diterjemahkan oleh masyarakat. (kmf/iwr)
