Bandarlampung– Komisi IV DPRD Provinsi Lampung menyoroti progres pembangunan infrastruktur jalan provinsi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Bina Marga yang digelar pada Kamis (22/5). Dalam rapat yang berlangsung intensif sejak pagi hingga sore itu, Ketua Komisi IV Mukhlis Basri dan Sekretaris Komisi IV Yusnadi mengungkap berbagai persoalan mendasar terkait Infrastruktur jalan.
“Tahun 2025 ada 52 paket pekerjaan infrastruktur jalan. Namun hingga saat ini, baru 25 yang sudah terkontrak. Sisanya masih dalam proses,” kata Mukhlis saat diwawancarai usai rapat, Kamis (22/5) petang.
Sorotan juga diarahkan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Bina Marga. Mukhlis menilai UPT memiliki peran tanggap darurat saat terjadi kerusakan jalan, seperti lubang besar, longsor, atau bencana alam.
“UPT adalah ujung tombak dalam pemeliharaan jalan. Saat jalan rusak, mereka yang harus pertama bergerak,” tambah Mukhlis seperti dilansir lampung way.
Dari sisi anggaran, pemerintah telah merealisasikan sekitar Rp300 miliar untuk pembayaran tunda bayar, sedangkan total anggaran infrastruktur jalan yang dibutuhkan untuk tahun ini mencapai Rp435 miliar.
Mukhlis melanjutkan, Komisi IV bakal memastikan setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat. “Pekerjaan infrastruktur harus terukur, terawasi, dan tepat sasaran,” pungkas Mukhlis.(*/red)
